Online Training Batasan Hak, Kewajiban Dan Kewenangan Direksi, Komisaris Dan Pemegang Saham Perseroan Terbatas mempelajari mengenai Pengurusan dan Pengawasan PT Terjadinya benturan kepentingan antara Direksi dan PT Pengalihan atau penjaminan asset/kekayaan PT
Deskripsi
Perkembangan jalannya suatu perusahaan tentu memberikan tantangan yang berbeda-beda bagi masing-masing stake holdernya. Pengurusan dan pengawasan jalannya perusahaan akan semakin kompleks seiring dengan majunya dan makin beragamnya aksi-aksi korporasi yang dijalankan perusahaan tersebut. Bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham perusahaan, dinamika tersebut perlu diimbangi dengan pemahaman yang komprehensif tentang batasan hak, kewajiban dan kewenangan masing-masing agar masing-masing dapat menjalankan apa yang menjadi bagian kewajibannya serta menghindari terjadinya penyalahgunaan atau pelanggaran hak dan wewenang jabatan yang pada akhirnya dapat mengakibatkan tuntutan hukum dari pihak-pihak yang dirugikan bahkan tuntutan hukum dari internal PT itu sendiri.
Online Training yang diadakan Legal Training ID. kali ini akan mengangkat topik diatas dengan menghadirkan pembicara yang kompeten tidak saja dari sisi teori namun terlebih dari sisi praktek. Dengan mengikuti training yang diadakan secara online ini para peserta akan mendapatkan ilmu, pemahaman dan sharing pengalaman yang sangat berguna dan bermanfaat, yang akan membantu para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham dalam praktek menjalankan kepengurusan dan pengawasan perusahaan.
Outline Materi
Online Training Ini antara lain akan membahas batasan-batasan hak, kewajiban dan kewenangan dari anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas tertutup, dalam hal :
- Pengurusan dan Pengawasan PT
- Terjadinya benturan kepentingan antara Direksi dan PT
- Pengalihan atau penjaminan asset/kekayaan PT
- Restrukturisasi Perusahaan: Penggabungan, Pengambilalihan, Peleburan dan Pemisahan
- Dugaan terjadinya Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PT dan/atau Pemegang Saham PT
- Kepailitan, Pembubaran, Likuidasi dan berakhirnya status Badan Hukum PT
Facilitator
Rieke Savitri, SH.
(Corporate Lawyer, Dewan Standard HKHPM dan Partner SAP Advocates)
Rieke Savitri, SH., adalah Konsultan Hukum Korporasi dan Pasar Modal yang berpengalaman lebih dari 25 tahun dan saat ini adalah Partner pada SAP Advocates. Sebelum bergabung pada SAP Advocates, beliau adalah Lawyer pada Soebagjo, Jatim & Djarot (1992-2010, menjabat Partner sejak 2002), dan Senior Associate pada Hadiputranto, Hadinoto & Partners (2010-2012).
Sepanjang karier profesionalnya beliau terlibat aktif dalam berbagai proyek yang melibatkan aspek hukum pada transaksi-transaksi dan aktivitas-aktivitas korporasi diantaranya IPO, Join Venture, Restrukturisasi Perusahaan, Reorganization & Deconsolidation, Conflict of Interest and Material Transaction, Debt Restructuring, Strata Title dan property, serta dispute settlement (termasuk yang diselesaikan melalui BANI), pada berbagai bidang usaha klien-klien yang diwakilinya, termasuk lembaga keuangan dan perbankan baik konvesional maupun syariah, serta telekomunikasi baik untuk perusahaan swasta lokal maupun PMA.
Rieke Savitri, SH. adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan mengajar di almamaternya sejak 1995 hingga 2018. Terdaftar sebagai anggota PERADI dan sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal, saat ini beliau menjabat sebagai anggota pada Dewan Standard Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM).
Karya tulis yang pernah dipublikasikan diantaranya yang diterbitkan oleh Global Legal Group Magazine (in association with Richard Butler) dengan judul “The International Comparative Legal Guide to Commodities & Trade Law 2006” yang merupakan joint written article dengan Ibu Fatmah Jatim, khusus untuk Indonesian Section article. Serta “Introduction to Indonesian Legal System” tahun 2007, yang merupakan buku yang ditulis bersama dengan Bapak Felix O. Soebagjo dan disponsori oleh ELIPS Project II organisasi yang didanai oleh USAID dengan misi khusus untuk memfasilitasi dan mendorong perkembangan hukum di Indonesia.
